Tanggung Jawab Perdata Pengadilan Negeri Terhadap Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Sesuai Tanah Objek Sengketa

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai tanah objek sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas kekeliruan yang dilakukan dalam melaksanakan eksekusi karena hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, namun pengadilan negeri hanya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif yaitu berupa penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur peradilan yang melanggar kode etik. Model tanggung jawab perdata pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan tanah objek sengketa, yang menimbulkan kerugian terhadap para pihak, dapat dilakukan melalui adanya Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan tentang peralihan tunjangan kinerja bagi pelanggar kode etik sehingga aparatur peradilan tidak hanya dijatuhi hukuman disiplin, tetapi juga diwajibkan mengembalikan hak atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata kunci

• Eksekusi
• Pengadilan Negeri
• Tanggung jawab Perdata