Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan dan implikasi perluasan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seiring pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan dan industri syariah. Dimulai dengan paparan tentang cakupan ajaran Islam yang mencakup aspek ekonomi dan pentingnya prinsip tolong-menolong serta perputaran uang dalam transaksi bermanfaat, artikel menyoroti perubahan kompetensi Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menambah ruang lingkup kewenangan hingga ekonomi syariah. Selain itu, dibahas pula landasan yuridis tambahan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui non-litigasi (musyawarah, mediasi, arbitrase) maupun litigasi (Peradilan Agama dan Peradilan Umum). Namun, penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 membuka kemungkinan dualisme forum penyelesaian sengketa, bertentangan dengan ketentuan eksklusif UU 3/2006. Artikel ini menyoroti potensi kekacauan hukum akibat choice of forum tersebut dan mengajukan pertanyaan mendasar mengenai sinkronisasi antar-undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci

• Ekonomi Syariah
• Penyelesaian Sengketa
• Peradilan Agama
• Pilihan Forum