Formulasi Regulasi Ujaran Kebencian dalam Kampanye Politik di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam konteks Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk menganalisis formulasi regulasi tindak pidana yang tepat untuk penanganan ujaran kebencian dalam kampanye politik di media sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum secara eksplisit mengatur definisi ujaran kebencian, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakannya. Pasal 280 ayat (1) telah mengatur larangan terhadap tindakan penghinaan, penghasutan, dan provokasi dalam kampanye politik, tetapi tanpa batasan yang jelas, interpretasi terhadap ujaran kebencian masih bersifat subjektif. Akibatnya, aparat penegak hukum, seperti Bawaslu dan Kepolisian, menghadapi kesulitan dalam membedakan antara kritik yang sah dengan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban pemilu. Kedua Formulasi regulasi tindak pidana yang tepat terkait penanganan ujaran kebencian dalam kampanye politik di media sosial, harus mencakup rancangan Pasal yang mengatur batasan ujaran kebencian, sanksi pidana bagi pelaku, serta kewajiban platform digital untuk menghapus konten bermuatan ujaran kebencian dalam waktu tertentu. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan terstruktur, diharapkan penanganan ujaran kebencian dalam kampanye politik dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan tetap menghormati prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Kata kunci

• Kampanye Pemilu
• Sosial Media
• Ujaran Kebencian