Ratio Legis Ketidakhadiran Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniadaan mekanisme restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada prinsip perlindungan korban dan upaya negara mewujudkan keadilan substantif melalui pemidanaan tegas terhadap pelaku. Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan serius dengan dampak multidimensional sehingga tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Pendekatan retributif dalam UU TPKS menegaskan kepastian hukum, efek jera, serta jaminan keadilan dan perlindungan korban, termasuk melalui restitusi dan layanan pendampingan. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada aspek implementasi, khususnya kesiapan aparat penegak hukum dan akses korban terhadap keadilan.

Kata kunci

• Ratio Legis Absence of Restorative Justice
• Sexual Violence