Analisis Peran Upah Minimum Provinsi dalam Diversi pada Sistem Peradilan Anak Terhadap Pasal 9 ayat (2) Huruf d Undang-Undang SPPA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis pembentukan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU SPPA dan Rekonstruksi Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai batas nilai kerugian dalam mekanisme diversi tidak mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, ratio legis pembentukan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU SPPA adalah untuk memperluas penerapan mekanisme diversi guna melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi berdasarkan nilai kerugian ekonomi dengan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai standar batasan. Namun, meskipun pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara hak anak pelaku dan hak korban, terutama dalam hal persetujuan korban yang menjadi tidak mutlak apabila nilai kerugiannya di bawah UMP. Kedua Rekonstruksi Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai batas nilai kerugian dalam mekanisme diversi tidak mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, karena hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d UU SPPA menempatkan korban dalam posisi yang lemah, di mana mereka kehilangan haknya untuk menolak atau menyetujui diversi dalam kasus dengan nilai kerugian di bawah UMP. Hal ini bertentangan dengan konsep keadilan restoratif, yang seharusnya menekankan pemulihan korban dan partisipasi aktif dalam penyelesaian perkara. Selain itu, teori keadilan komutatif dan distributif juga menegaskan bahwa keadilan harus diberikan secara seimbang kepada semua pihak, baik pelaku maupun korban.

Kata kunci

• Diversi
• Peradilan Pidana Anak
• Peran Upah Minimum Provinsi