Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta ratio legis di baliknya. Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara, dan penyidikannya dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Penghentian penyidikan dimungkinkan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kejaksaan memiliki dasar kewenangan khusus melalui surat edaran, sedangkan KPK berwenang menerbitkan SP3 berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019. Ratio legis penghentian penyidikan adalah perlindungan HAM dan kepastian hukum melalui peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, kewenangan SP3 bagi KPK menimbulkan pro-kontra karena dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 yang sebelumnya tidak memberikan kewenangan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan, mengingat KPK juga memiliki wewenang supervisi dan pengambilalihan perkara dari Kepolisian maupun Kejaksaan.

Kata kunci

• Kewenangan Penghentian Penyidikan
• Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis