Article
Analisis Konstitusional Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
Halu Oleo Legal Research, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 167–183
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dampak pemberian IUPK kepada ormas keagamaan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan tata kelola pertambangan di Indonesia dan untuk menganalisis implikasi hukum dari pertentangan norma antara PP Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian IUPK kepada ormas keagamaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama Pemberian IUPK kepada ormas keagamaan di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan tata kelola pertambangan. Meskipun kebijakan ini dapat membuka peluang bagi ormas untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan risiko kerusakan lingkungan dan kesulitan operasional. Ormas keagamaan yang kurang berpengalaman di sektor pertambangan dapat menghadapi hambatan dalam memenuhi standar teknis dan lingkungan yang ketat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak ekologis yang merugikan serta potensi konflik sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat, persiapan matang, serta pelatihan yang memadai sebelum ormas keagamaan terlibat dalam sektor ini agar tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kedua Pertentangan antara PP 25/2024 dan UU Minerba mengenai pemberian IUPK kepada ormas keagamaan menciptakan ketidakpastian hukum yang cukup signifikan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan, terutama jika ormas yang tidak berpengalaman dalam sektor pertambangan diberi tanggung jawab besar dalam pengelolaannya. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menyebabkan kerugian negara melalui pengurangan pendapatan dari lelang yang seharusnya terbuka. Ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah dan undang-undang yang lebih tinggi ini juga menambah kerumitan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk segera merevisi atau mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada agar dapat menciptakan kepastian hukum, mencegah dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, serta memastikan keberlanjutan sektor pertambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.