Article
Kebijakan Pembekuan Surat Izin Mengemudi bagi Mantan Pengguna Narkotika dalam Upaya Mengatasi Kekosongan Norma
Halu Oleo Legal Research, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 255–272
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pencabutan SIM terhadap hak asasi manusia mantan pengguna narkotika dan untuk menganalisis Penormaan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi mantan pengguna narkotika. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Kebijakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi mantan pengguna narkotika memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam aspek kebebasan bergerak, hak atas pekerjaan, dan prinsip non-diskriminasi. Hambatan dalam penegakan hukum terkait pencabutan SIM bagi mantan narapidana narkotika, hal ini tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi mantan narapidana tersebut. Proses rehabilitasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat pulih secara fisik dan mental. Setelah menjalani rehabilitasi dan dinyatakan sembuh, mantan narapidana narkotika berhak mengajukan pemulihan SIM, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak mereka untuk berfungsi secara sosial dan ekonomi setelah menjalani masa hukuman. 2) Penormaan Pencabutan Surat Izin Mengemudi (Sim) Bagi Mantan Pengguna Narkotika membahas urgensi, perbandingan kebijakan internasional, serta rekonstruksi norma terkait pencabutan dan pemulihan SIM bagi mantan pengguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan pencabutan SIM harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap individu yang telah menjalani rehabilitasi. Studi perbandingan dengan Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa pendekatan berbasis evaluasi medis dan mekanisme rehabilitasi lebih efektif daripada pencabutan otomatis yang bersifat represif. Oleh karena itu, rekonstruksi norma di Indonesia harus mencakup prosedur yang jelas, seperti evaluasi medis dan psikologis sebelum pencabutan, serta mekanisme pemulihan SIM yang adil setelah individu terbukti pulih.