Article
Analisis Perbandingan Sanksi Pidana bagi Uitolokkin dan Doen Pleghen pada Kasus Aborsi yang Mengakibatkan Kematian dalam Sistem Hukum Indonesia
Halu Oleo Legal Research, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 371–387
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Indonesia dan Malaysia dan untuk menganalisis apakah Indonesia dapat mengadopsi pengaturan Malaysia dalam perlindungan hak anak pada penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, negara Indonesia dan Negara Malaysia merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, di mana Konsep hukum pidana dari kedua negara memiliki kesamaan atas dasar "nulla poena sine lege" (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia merujuk ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sedangkan negara Malaysia Undang-Undang Angkutan 1987 dan Peraturan Lalu Lintas Jalan 1959 mengatur Pelanggaran Lalu Lintas di Malaysia. Kedua, negara Indonesia dan Negara Malaysia merupakan negara yang meratifikasi “Konvensi Hak Anak”, yang disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1989 Posisi Konvensi Hak Anak. Sebagai bentuk penegakan hukum terhadap jaminan cita hukum kepastian, kemanfaatan dan keadilan anak. Pada dasarnya Indonesia harus mengadopsi beberapa pembaharuan pengaturan perlindungan anak yang lebih kompleks di Malaysia seperti pada Akta Anak-anak 2001 (Akta 611). Pada kedua negara tersebut memiliki masalah yang sama meningkatnya pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang dengan pelaku anak-anak. Salah satu kecelakaan lalu lintas yang dapat menjadi implementasi penggunaan restorative justice dan diversi dalam pemeriksaannya adalah kasus putusan perkara Pengadilan Jakarta Timur Nomor 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM di mana terdakwa Abdul Qadir Jaelani masih 13 tahun mengalami kecelakaan saat mengemudikan mobil dan mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia.