Parameter Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Terhadap Kepastian Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis pengaturan terkait larangan pemasangan knalpot bising pada kendaraan dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilik bengkel yang memasang knalpot bising pada kendaraan. Berdasarkan penelitian bahwa, pertama modifikasi knalpot bising pada kendaraan yang melebihi ambang batas dapat menyebabkan kerusakan kendaraan, polusi udara, dan gangguan ketenteraman. Penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan yang menggunakan knalpot bising diatur dalam Pasal 285 ayat 1 dan Pasal 106 ayat (3) Jo Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan sanksi pidana dan denda. 2) Kebijakan standarisasi knalpot yang sesuai dengan aturan perundang-undangan perlu ditegakkan, mengingat adanya bengkel yang menyediakan modifikasi knalpot bising. Modifikasi ini berpotensi meningkatkan polusi udara dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/II/1996. Pemilik bengkel yang melakukan pemasangan knalpot bising dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, meskipun pasal ini kurang mengakomodasi standarisasi modifikasi yang diperlukan.

Kata kunci

• Pelaku Knalpot Bising
• Rechterlijk Pardon
• pertanggungjawaban pidana