Article
Rekonstruksi Pengaturan Victimless Crime pada Konteks Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri
Halu Oleo Legal Research, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 388–404
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksisting hukum pemidanaan victimless crime dalam konteks penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi pengaturan victimless crime dalam konteks penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama eksisting hukum pemidanaan victimless crime dalam konteks penyalah guna narkotika bagi diri sendiri di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan antara pendekatan penal yang represif dan pendekatan rehabilitatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, yang sejatinya dapat dikategorikan sebagai self victimizing victims karena merupakan korban dari perilaku adiktifnya sendiri, masih sering diperlakukan setara dengan pelaku peredaran gelap narkotika dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh paradigma hukum yang lebih mengedepankan sanksi pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi, meskipun dalam perumusan sanksi UU Narkotika telah mengadopsi sistem pemidanaan double track system yang menggabungkan pidana penjara dan tindakan rehabilitasi. Kedua urgensi rekonstruksi pengaturan victimless crime dalam konteks penyalah guna narkotika bagi diri sendiri didasarkan pada berbagai kelemahan dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini. Perbandingan dengan sistem pemidanaan di Malaysia, Singapura, dan Filipina menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan pendekatan yang lebih tegas maupun rehabilitatif, dengan penekanan pada pembedaan penyalah guna dan pengedar. Di sisi lain, kelemahan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seperti ketidakjelasan pembedaan antara penyalah guna dan pengedar serta dominasi pendekatan pemenjaraan, menyebabkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan menghambat pemulihan pecandu narkotika. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan victimless crime dalam UU Narkotika melalui revisi Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103, agar penyalah guna narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai langkah pemulihan, bukan dipidana penjara.