Formulasi Kebijakan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Derogable Right

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kebijakan pidana mati dalam Regulasi Undang-undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana menurunkan angka penggunaan narkotika di Indonesia dan untuk menganalisis penormaan penerapan asas derogable right dalam kebijakan pidana mati untuk tindak pidana narkotika di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama kebijakan Hukuman mati dalam UU Narkotika dinilai tidak efektif hal ini karena angka kejahatan narkotika tetap tinggi dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pengenaan pidana mati terdapat perdebatan yaitu, dari pendukung menganggap hukuman mati diperlukan untuk efek jera, sementara penentang menilai hukuman ini melanggar HAM. Kedua penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia tetap menjadi perdebatan dalam konteks hukum nasional dan internasional. Meskipun pidana mati masih diperbolehkan berdasarkan asas derogable rights, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip fair trial, sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kebijakan pidana mati mulai mengalami reformasi dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun bagi terpidana, yang mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan selektif. Rekonstruksi kebijakan pidana mati di Indonesia perlu mengutamakan keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga implementasi hukuman ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

Kata kunci

• Hak yang Dapat Dibatalkan
• Narkotika
• Pidana Mati