Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Berlandaskan Green Constitution

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perubahan sistem pemidanaan lingkungan setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menggeser prinsip pidana utama (primum remedium) menjadi pidana sebagai opsi terakhir (ultimum remedium) dan lebih mengutamakan sanksi administratif. Pergeseran ini melemahkan penegakan hukum lingkungan dan memperbesar risiko kerusakan ekosistem. Penguatan asas primum remedium berbasis Green Constitution dinilai penting untuk mengembalikan efektivitas perlindungan lingkungan dan menegakkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat melalui reformulasi kebijakan dan sinergi antara aspek substansi, struktur, serta budaya hukum.

Kata kunci

• Konstitusi Hijau
• Primum Remedium
• Tindak Pidana Lingkungan