Rekonstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi pada tindak pidana korupsi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta rekonstruksi batasan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama kelemahan regulasi pada tindak pidana korupsi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, kelemahan pada substansi hukumnya di mana relevansi pengenaan pertanggungjawaban pihak yang melanggar meliputi ganti kerugian. Selain itu pada pengenaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa masih berpacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan untuk pertanggungjawaban pihak yang melakukan tindak pidana korupsi masih pada lingkup hukum pidana dan hukum administrasi Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua Rekonstruksi batasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan harus dilakukan dengan memperjelas pemisahan antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana, menetapkan standar yang lebih objektif dalam menentukan kerugian negara, serta memastikan adanya unsur mens rea atau niat jahat dalam setiap kasus yang diproses secara pidana. Selain itu, reformasi dalam mekanisme penyidikan dan penuntutan diperlukan agar hanya kasus yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan, sehingga menghindari kriminalisasi terhadap pejabat yang bertindak dalam itikad baik

Kata kunci

• Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
• Pidana Korupsi
• Rekonstruksi