Analisis Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus persetubuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/III/2024/SPKT/Polres Kolaka Timur dan untuk menganalisis penerapan kepastian hukum restorative justice dalam penghentian penyidikan kasus persetubuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor Lp/B/III/2024/SPKT /Polres Kolaka Timur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Proses penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus persetubuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/III/2024/SPKT/Polres Kolaka Timur menunjukkan adanya penghentian penyidikan berdasarkan kesepakatan damai dan kompensasi finansial kepada korban dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum, di mana pelaku tindak pidana seksual dapat menghindari hukuman pidana hanya dengan membayar sejumlah uang kepada korban. 2) Analisis terhadap penerapan kepastian hukum restorative justice dalam penghentian penyidikan kasus persetubuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/III/2024/SPKT/Polres Kolaka Timur menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative justice dalam kasus persetubuhan terhadap anak tidak dapat diterapkan karena merupakan tindak pidana serius yang dikategorikan sebagai delik formal dan tidak dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Keputusan penghentian penyidikan dengan alasan adanya kesepakatan damai antara keluarga korban dan pelaku bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Kata kunci

• Pembatasan Perkara
• Pidana Umum
• Restorative Justice