Article
Rekonstruksi Pertanggungjawab Pidana Korporasi dalam Kasus Overdimension Overloading (ODOL) pada Sistem Transportasi Barang di Indonesia
Halu Oleo Legal Research, Vol. 7 No. 3 (2025), hlm. 569–585
Abstrak
Penelitian normatif ini menyoroti bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus overdimension overloading (ODOL) telah diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 307 UU LLAJ, yang menegaskan tanggung jawab tidak hanya pada pengemudi, tetapi juga korporasi. Diperlukan rekonstruksi pengaturan agar korporasi secara eksplisit menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, guna menghindari ambiguitas dan memperjelas perbedaan antara individu dan badan usaha dalam sistem hukum pidana.