Proporsionalitas Pemberian Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Atas Kecelakaan Lalu Lintas

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Norma pemberian Ganti Kerugian dalam hukum pidana atas kecelakaan lalu lintas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP (Pasal 98 KUHP), Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 235 ayat (1), Pasal 310 dan Pasal 311) dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Norma hukum tersebut tidak mengatur standar yang jelas mengenai memberikan ganti kerugian terhadap korban. Akibatnya pemberian ganti kerugian sangat tergantung pada para pihak yang sering kali mengalami kegagalan dalam upaya mediasi, apalagi jika dalam penyelesaian pemberian ganti kerugian telah melibatkan pihak ketiga yang semakin mempersulit proses mediasi dan 2) Proporsionalitas Pemberian ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas berdasarkan asas proporsionalitas adalah apabila kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian oleh pengendara yang mengakibatkan luka ringan maka besaran ganti kerugian antara Rp500.000,- sampai Rp2.000.000,-. Sedangkan luka berat yang menyebabkan cacat tetap besaran ganti kerugian antara Rp5.000.000,- sampai Rp15.000.000, meninggal dunia besaran ganti kerugian sebesar Rp15.000.000,- sampai Rp25.000.000,- di luar biaya perbaikan kendaraan. Apabila perbuatan tersebut disebabkan karena kesengajaan atau karena pelaku mengendarai kendaraan tersebut dalam pengaruh narkotika dan minuman keras, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pengadilan untuk yang kategori luka berat dan meninggal dunia.

Kata kunci

• Kecelakaan Lalu Lintas
• Proporsionalitas
• ganti kerugian