Perlindungan Hukum Terhadap Objek Leasing yang Disita oleh Negara Akibat Tindak Pidana Narkotika

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penyitaan objek leasing oleh negara dengan asas kepemilikan dan perjanjian leasing, serta perlindungan hukum bagi perusahaan leasing sebagai pihak ketiga ketika objek leasing disita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh penyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan objek leasing yang kepemilikannya masih berada pada pihak leasing tidak sesuai dengan asas kepemilikan dan ketentuan perjanjian leasing, karena pihak leasing tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyewa. Selain itu, meskipun tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime, hak milik pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi. Berdasarkan prinsip perlindungan hak milik dan asas non-liability of ownership, pihak leasing sebagai pemilik sah berhak memperoleh kembali objek leasing melalui mekanisme hukum yang berlaku, dan negara wajib menghormati hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kata kunci

• Narkotika
• Objek Leasing
• Sita Negara
• perlindungan hukum