Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Lokal Atas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

Abstrak

Artikel ini membahas bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam pemenuhan hak masyarakat lokal atas tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), dengan fokus pada implementasinya oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua persoalan hukum, yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap masyarakat lokal serta bagaimana implikasi hukum dari kebijakan CSR yang diterapkan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR oleh PT IMIP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepatutan dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program CSR cenderung bersifat administratif, minim transparansi, dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan nyata masyarakat lokal dengan bentuk CSR yang diberikan perusahaan. Oleh karena itu, perlu penegasan norma hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan CSR agar benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

Kata kunci

• CSR
• Pertanggungjawaban Hukum
• Tanggung Jawab Sosial Lingkungan