Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyertaan dalam Hukum Pinjam Perusahaan yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi terkait praktik peminjaman perusahaan. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi, pidana hanya dijatuhkan kepada terdakwa Hendra Sartika Putra, sementara saksi H. Mufti Al Nur dan Urif Prasal Labamba tidak dikenai sanksi karena bukan pemilik perusahaan yang terlibat kontrak dengan pemerintah daerah Kolaka Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus peminjaman perusahaan tidak dapat diterapkan jika pelaku adalah pegawai swasta kecuali bila pelaku merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 142 PK/Pid.Sus/2017 yang menolak permohonan PK oleh dua PNS yang melakukan pinjam bendera perusahaan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tidak memuat norma pertanggungjawaban pidana bagi peminjam bendera perusahaan sebagai korporasi. 2) Praktik peminjaman perusahaan sebagai modus korupsi merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan solusi dari berbagai sudut pandang. Pertanggungjawaban pidana sebaiknya mencakup seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pihak yang memfasilitasi kejahatan. Kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan sanksi, transparansi bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital, agar tercipta lingkungan yang lebih bersih, adil, dan mampu menekan peluang korupsi di masa mendatang.

Kata kunci

• Korupsi
• Penyertaan
• Pertanggungjawaban
• Pinjam Perusahaan