Sanksi Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Migas

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pengaturan sanksi pidana terhadap LPG bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor Migas khususnya dalam Pasal 53 dan Pasal 55, yang menetapkan hukuman bagi pihak yang melakukan pengangkutan dan niaga tanpa izin, pengoplosan, serta penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Pelaku yang terbukti melanggar dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar. Selain sanksi pidana, regulasi juga mengatur sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda administratif, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin usaha. 2) Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi harus tetap mengacu pada asas legalitas, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah ditentukan dalam undang-undang. Undang-Undang Migas menjadi dasar hukum utama dalam mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan LPG bersubsidi. Sementara surat edaran hanya dapat digunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk menghindari tumpang tindih aturan, pemerintah perlu memastikan bahwa surat edaran tetap selaras dengan ketentuan dalam UU Migas, serta meningkatkan koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar penegakan hukum berjalan efektif dan tetap dalam koridor prinsip legalitas.

Kata kunci

• Liquefied Petroleum Gas
• Penyalahgunaan
• Sanksi Pidana