Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Pemilu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis bentuk perlindungan Hukum terhadap saksi pelapor Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada prinsipnya telah diatur secara normatif, khususnya dalam Pasal 505. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hukum berupa imunitas kepada pelapor dan saksi yang menjalankan tugasnya secara sah, sehingga tidak dapat dipidana atas keterangannya. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur melalui ketentuan Pasal 505, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor agar tidak dapat dipidana atas pelaporan yang dilakukan secara sah. Bentuk jaminan perlindungan hukum ini mencakup perlindungan dari ancaman dan tindak kriminalisasi, intimidasi, serta ancaman sosial yang mungkin timbul akibat pelaporan tindak pidana Pemilu.

Kata kunci

• Saksi Pelapor
• Tindak Pidana Pemilu
• perlindungan hukum