Politik Hukum Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam pada Aspek Perizinan

Abstrak

Tujuan penelitian ini: Untuk menganalisis politik hukum penguasaan negara terhadap sumber daya alam pada aspek perubahan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Untuk menganalisis dampak dari politik hukum perubahan kewenangan penerbitan IUP. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait IUP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Politik hukum penguasaan negara terhadap sumber daya alam pada aspek perubahan kewenangan penerbitan IUP menunjukkan pergeseran paradigma dari desentralisasi menuju sentralisasi sebagai bentuk penguatan peran negara demi kemakmuran rakyat. Dampak dari perubahan tersebut mencakup integrasi data perizinan, efisiensi birokrasi, dan iklim investasi yang lebih baik, namun juga menimbulkan tantangan berupa berkurangnya peran daerah dan partisipasi masyarakat lokal.

Kata kunci

• IUP
• Perizinan
• Politik Hukum
• Sentralisasi
• Sumber Daya Alam