Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hak-hak Pribadi dalam Kasus Penyadapan Telepon dan Privasi Digital

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Menganalisis ketentuan hukum yang tepat dalam mengatur keseimbangan antara kewenangan penyadapan dan perlindungan hak privasi individu dalam penegakan hukum; Mengkaji kebijakan hukum terkait penyadapan dalam pencegahan tindak pidana siber agar tetap sejalan dengan perlindungan hak privasi individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Regulasi yang ada mengenai penyadapan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek mekanisme perizinan dan pengawasan, sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih ketat untuk menjamin perlindungan hak privasi individu; Kebijakan hukum pidana harus memastikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan menyesuaikan regulasi penyadapan terhadap standar internasional serta mengadopsi mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci

• Criminal Law Policy
• Digital Privacy
• Human Rights
• Wiretapping
• law enforcement