ASPEK HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA YANG SAMA DAN SUDAH DIPUTUS PRAPERADILAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyidik masih memiliki kewenangan untuk kembali menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang sama dan sudah diputus praperadilan selanjutnya untuk menganalisis konsekuensi hukum apabila penyidik mengeluarkan SP3 kembali dengan alasan yang sama setelah diputus tidak sah oleh pra peradilan pada tindak pidana pemalsuan surat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) apakah penyidik masih memiliki kewenangan untuk kembali menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang sama dan sudah diputus praperadilan, Kewenangan penyidik diatur pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Saat ini masih terdapat kekosongan hukum mengenai kewenangan dari penyidik untuk menrbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yangmana terjadi penafsiran berbeda Pasal 109 tidak memuat secara jelas dapat atau tidaknya penyidikan yang sebelumnya telah dihentikan dapat dibuka kembali dikemudian hari atas suatu sebab apa pun, dibandingkan dengan tindakan penuntutan yang diatur jelas di dalam Pasal 140 Ayat 2 KUHAP, padahal Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan yang sama dalam penyidikan pengaturan mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan apabila ada alasan atau bukti baru tidak secara tegas termuat dalam KUHAP, namun secara tersirat perlu dilihat ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam KUHAP seperti pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/A/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yakni pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (formulir P-14). 2) konsekuensi hukum apabila penyidik mengeluarkan SP3 kembali dengan alasan yang sama setelah diputus tidak sah oleh pra peradilan pada tindak pidana pemalsuan surat, Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan hal-hal di luar lingkup kewenangannya selain yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum. Perihal konsekuensi bagi penyidik apabila penghentian penyidikan dilakukan dengan cara mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kemudian dilakukan penyidikan kembali berarti SP3 tersebut menjadi batal dan ini akan berdampak terhadap keadilan dan kepastian hukum dari terlapor/tersangka.

Kata kunci

• Kewenangan Penyidik
• Peneribatan Surat SP3
• Praperadilan