IMPLIKASI FUNGSI INTELIJEN DAN TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TEHADAP PENGAMANAN KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERPOTENSI ADANYA TINDAK PIDANA UNJUK RASA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab kepolisian dalam melakukan pengamanan pada kegiatan unjuk rasa dan untuk menganalisis bentuk kegiatan intelijen yang dilakukan kepolisian untuk mendeteksi potensi tindak pidana dalam unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Tanggungjawab Kepolisian dalam Melakukan Pengamanan pada Kegiatan Unjuk Rasa, Tedapat beberapa jenis demonstrasi yang dilarang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Lembaga Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan terhadap Kegiatan Unjuk Rasa Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia , jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal Undang-undang No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya dalam mejalankan tugas pengamanan dan pencegahan terhadap tejadinya tindakan anarkir dalam unjuk rasa bepedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Bentuk Kegiatan Intelijen yang Dilakukan Kepolisian untuk Mendeteksi Potensi Tindak Pidana dalam Unjuk Rasa, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Dalam konteks HAM, melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Indonesia meratifikasi Pasal 19 dan 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam tindak pidana unjuk rasa diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata api, senjata tajam, dan bahan berbahaya. Penerapan Pasal 170 KUHP dalam kasus demonstrasi Pengadilan Negeri Sleman Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn mengenai Kebebasan berekspresi dan bertindak bukanlah absolut, dan dapat dibatasi secara sah melalui undang-undang untuk menjaga kepentingan umum, keamanan, serta hak orang lain dan penyematan tuduhan kepada demonstran harus melalui proses hukum yang terbuka dan objektif.

Kata kunci

• Fungsi Tanggung Jawab Intelijen
• Pengamanan Unjuk Rasa