Article
IMPLIKASI YURIDIS RECHTSVINDING HAKIM TERHADAP PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM PRAPERADILAN
Halu Oleo Legal Research, Vol. 8 No. 1 (2026), hlm. 10–26
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk penghentian penyelidikan dapat diuji melalui praperadilan dan untuk menganalisis implikasi yuridis rechtsvinding hakim terhadap penghentian penyelidikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Penghentian penyelidikan dapat diuji melalui praperadilan, Penghentian Penyelidikan tidak bisa dimohonkan pada Praperadilan meski penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terdapat pada Putusan PraPeradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 11/Pid.Pra/ 2022/PN.Sby. yang mana Pihak Pemohon Budi Irwanto Wakil Bupati Bojonegoro mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Jatim, karena telah menghentikan penyelidikan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah. mengajukan Pra Peradilan atas diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas aduanya dalam perkara dugaan penceramaran nama baik. 2) Implikasi yuridis rechtsvinding hakim terhadap penghentian penyelidikan, Dalam prakteknya majelis hakim menggunakan Metode Interpretasi atau penafsiran dan Metode Konstruksi Hukum. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012 /PN.Jkt.Sel. mengabulkan permohonan Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan dan putusan Penemuan hukum oleh hakim praperadilan yang sebelumnya ternyata dijadikan preseden dan yurisprundensi oleh hakim. Tedapat pro dan kontra putusan praperadilan tersebut justru terletak pada sikap hakim yang melampaui kewenangan absolut praperadilan, dengan memasuki pokok perkara. Meskipun hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan tidak sah, namun pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan bahwa ia telah menilai substansi materi perkara, yaitu dengan menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana