EKSISTENSI ASAS LITIS FINIRI OPORTET DALAM UPAYA PEMBATASAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014

Abstrak

Abstak: Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimanakah penerapan asas litis finiri oportet dalam upaya pembatasan peninjauan kembali pasca SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Penelitian ini bersifat Normatif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Undang-Undang (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Bahwa pengaturan peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan yakni:a) Ketentuan Pasal 268 Ayat (3) yang kemudian dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan ketentuan penangajuan peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan oleh terdakwa dan ahli warisnya, c)Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (2), e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 Ayat (1), f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. 2) Bahwa penerapan asas litis finiri oportet pasca lahirnya Sema Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dalam pandangan penulis merupakan tugas pokok dari Mahkamah Agung dalam kerangka perwujudan kepastian, kemanfaat dan keadilan yang selama ini dijaga oleh Mahkamah Agung, sekaligus menjamin adanya kepastian bahwa setiap perkara harus ada akhirnya serta perwujudan adagium justice delayed is justice denied, sekaligus sebagai penerapan prinsip speedy administration of justice sehingga penggunaan upaya hukum peninjauan kembali benar-benar di lakukan secara cermat dan hati-hati yang di dasarkan pada adatidaknya kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum, adatidaknya pertentangan putusan pengadilan, dan ada tidaknya novum sebagai syarat utama dalam pengajuan peninjauan kembali.

Kata kunci

• Litis Finiri Oportet
• Peninjauan Kembali