IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TANGGUNG JAWAB APARAT PENEGAK HUKUM (STUDI PUTUSAN PN KENDARI NO. 10/PID.PRA/2022/PN KDI)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap perluasan kewenangan praperadilan dan untuk menganalisis aparat penegak hukum ketika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dalam Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implikasi Yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Perluasan Kewenangan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang yang menjalani proses hukum yang keliru baik pada saat penetapan sebagai tersangka. Perlindungan yang diberikan memberikan penekanan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan agar sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Pra peradilan dapat dijadikan sebagai jalur khusus untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat. Ketentuan di dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK terkait dengan perluasan objek praperadilan merupakan peringatan bahwa segala tindakan aparat penegak hukum yang termasuk tidak sah dapat dibatalkan oleh hakim melalui mekanisme praperadilan. Dengan demikian hal ini dapat menghilangkan tindakan yang mengarah pada abuse of power dari aparat penegak hukum. 2) Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Tersangka Pasca Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memberikan perluasan objek pengujian pra peradilan, sehingga membawa implikasi besar bagi aparat terhadap kewajibannya dalam menjamin hak tersangka. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penangkapan secara sewenang-wenang kepada seseorang yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Perluasan objek pra peradilan sebagaimana ketentuan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berperan penting untuk dijadikan landasan dalam memperjuangkan hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa manakala pada faktanya terdapat kekeliruan yang nyata dari proses penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan status tersangka seseorang. Penetuan status tersangka hanya didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup agar tidak menimbulkan gejolak di dalam hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih keras mengumpulkan alat-alat bukti pada tahap penyidikan untuk mengerucutkan seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Kata kunci

• Hak Tersangka
• Perluasan Kewenangan Praperadilan