PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERBUATAN PENGGELAPAN OLEH TENAGA KERJA STUDI PADA CV. MULTI MEDIA MANDIRI KENDARI

Abstrak

Penelitian ini bersifat Nomratif dengan beberapa pendekatan yakni Pendekatan Undang-Undang (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil Penelitian adalah Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) terhadap Perbuatan Pidana Penggelapan dalam jabatan sehingga merugikan perusahaan dan dijatuhi Hukuman selama 2 tahun Penjara telah sesuai pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 karena PHK yang dilakukan CV Multi media mandiri Kendari karena sebelumnya telah diperjanjikan antara Majikan dan Buruh terkait syarat PHK. Selain itu, PHK terhadap Buruh oleh majikan karena Perbuatan Pidana dalam dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Kdi telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripratit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Bau-bau guna berunding mengenai sengketa perselisihan hubungan kerja dan sengketa hak, namun Upaya Bipartit dan Tripratit tidak membuahkan hasil bagi Karyarawan yang di PHK sehingga permasahan perselihan hubungan Industrial ke Pengadilan Negeri Kendari, melalui Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Kdi tetap menguatkan PHK terhadap Karyawan/buruh yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Dan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Kdi, memutuskan bahwa Upah buruh.karyawan yang diPHK karena Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan Karena merugkan Perusahaan tetap mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda.

Kata kunci

• Karyarawan
• PHK dan hak-hak