KEPASTIAN HUKUM DAN PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENETAPAN DIVERSI YANG DIABAIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan kontemporer yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan masa depan generasi muda, termasuk anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan diversi sebagai instrumen utama untuk menjamin perlindungan anak dan mengedepankan keadilan restoratif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan penyimpangan berupa dilanjutkannya proses peradilan pidana terhadap anak meskipun telah terdapat penetapan diversi yang sah dan mengikat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas ne bis in idem dalam penetapan diversi yang diabaikan oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan diversi yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat harus dipandang sebagai bentuk penyelesaian perkara yang final dan setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Pengabaian terhadap penetapan diversi dan dilanjutkannya proses hukum atas perkara yang substansinya sama merupakan pelanggaran terhadap asas ne bis in idem serta mencederai kepastian hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, konsistensi aparat penegak hukum dalam menghormati finalitas penetapan diversi menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana

Kata kunci

• Diversi
• Kepastian Hukum
• Tindak Pidana Narkotika
• anak
• ne bis in idem