PARADIGMA PERLINDUNGAN KEJAKSAAN: MENELAAH KEBIJAKAN HUKUM BAGI PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENEGAKAN KEMANAN NASIONAL

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative research) atau penelitian hukum Doktrinal (Doctrinal Research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kompleksitas yang muncul ketika negara merespons ancaman yang meningkat terhadap aparat penegak hukum. Tugas TNI dalam penegakan hukum tidak berada pada ranah penegakan hukum secara langsung, melainkan dilaksanakan dalam bentuk dukungan pengamanan dan perlindungan negara sebagai bagian dari Bantuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski demikinan, tugas TNI dalam melaksanankan pengmanan Kejaksaan Republik Indoneisa melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 secara teoritis dan yuridis dapat dinilai mengabaikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, karena membentuk norma baru tanpa delegasi undang-undang, mengatur kewenangan militer di ranah sipil, dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kejaksaan. Serta bertentangan dengan Undang-Undang Polri, prinsip negara hukum dan supremasi sipil.

Kata kunci

• Kebijakan Hukum
• Penegakan Hukum
• Peraturan Presiden