URGENSI PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KORUPSI DIGITAL

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kelemahan normatif dalam UU Tipikor dan UU ITE memengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana korupsi berbasis digital dan untuk menganalisis menganalisis urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi digital. Kelemahan normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurunkan efektivitas penanggulangan korupsi berbasis digital karena belum adanya kejelasan rumusan delik yang menjangkau manipulasi sistem elektronik, rekayasa data transaksi, dan penyalahgunaan akses teknologi yang merugikan negara. Fragmentasi pengaturan antara rezim korupsi dan rezim siber juga menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian serta pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum masih bergantung pada interpretasi yudisial yang tidak selalu konsisten dan belum sepenuhnya mampu merespons karakter korupsi dalam ekosistem digital;

Kata kunci

• Korupsi Digital
• Pembaharuan Hukum
• Pidana