Article
ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN HAKIM PERADILAN PIDANA ANAK
Halu Oleo Legal Research, Vol. 8 No. 2 (2026), hlm. 297–323
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak menurut hukum positif Indonesia dan untuk menganalisis legitimasi yuridis terhadap penerapan ultra petita sebagai perwujudan keadilan substantif di tengah kekosongan norma hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Pendekatan Kasus dan juga sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak ditentukan secara tegas oleh konstruksi normatif hukum positif Indonesia, khususnya melalui asas legalitas dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim tidak diperkenankan melampaui ancaman maksimum yang telah direduksi bagi anak, termasuk larangan menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup. Selain itu, kewenangan hakim dibatasi oleh ruang lingkup dakwaan sebagai batas objektif pemeriksaan perkara; 2) Legitimasi yuridis ultra petita dalam peradilan pidana anak tidak bersifat absolut dan sangat bergantung pada jenis pelampauan yang dilakukan. Ultra petita terhadap tuntutan penuntut umum masih dapat dibenarkan secara yuridis sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang serta disertai argumentasi normatif yang rasional dan proporsional. Dalam kondisi demikian, pelampauan dapat dipahami sebagai wujud independensi hakim dalam menentukan proporsionalitas pidana. Namun demikian, ultra petita yang melampaui ancaman maksimum normatif, bertentangan dengan reduksi pidana dalam UU SPPA, atau menyimpang dari ruang lingkup dakwaan tidak memiliki legitimasi yuridis karena bertentangan dengan asas legalitas dan struktur hukum acara pidana. Dalam perkara anak, legitimasi ultra petita juga harus diuji terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan orientasi rehabilitatif sistem peradilan anak.