PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) DALAM PENGUASAAN TANAH PADA KASUS PERTANAHAN DI DESA PUOSU JAYA, KABUPATEN KONAWE SELATAN

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penguasaan tanah tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan dokumen formal, melainkan harus diuji berdasarkan asal-usul hak, proses perolehan, serta kesesuaian antara data yuridis dan kondisi faktual. Penguasaan tanah tanpa dasar hak yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan keputusan atau sertifikat. Kesimpulan: Penentuan pihak yang berhak atas tanah harus didasarkan pada keabsahan substansial dari hak tersebut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kebaruan: Penelitian ini menekankan pendekatan substantif dalam menilai keabsahan penguasaan tanah serta integrasi mekanisme peradilan perdata dan tata usaha negara dalam perlindungan hukum atas tanah.

Kata kunci

• Kedudukan Hukum
• Penguasaan Tanah
• Perbuatan Melawan Hukum
• perlindungan hukum