ANALISIS YURIDIS HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia yang mempertemukan hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan hak keperdataan anak luar kawin, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan normatif karena hukum Islam menempatkan nasab sebagai dasar utama hubungan hukum antara anak dan ayah yang hanya lahir dari perkawinan sah melalui prinsip al-walad lil-firāsy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak keperdataan anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 serta implikasi teoretisnya dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum keluarga, serta literatur hukum Islam dan penelitian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibu sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum berupa perwalian dan kewarisan dari pihak ayah, meskipun perlindungan anak tetap dapat diberikan melalui mekanisme tanggung jawab sosial dan ekonomi seperti ta‘zīr dan wasiat wajibah. Sebaliknya, Putusan MK 46 memperluas konsep hubungan keperdataan dengan mengakui hubungan hukum antara anak dan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, yang berdampak pada pengakuan hak identitas, nafkah, dan kemungkinan konsekuensi keperdataan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep hak keperdataan anak luar kawin perlu membedakan antara status nasab sebagai institusi hukum keluarga dengan tanggung jawab keperdataan ayah biologis sebagai bentuk perlindungan anak agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, nilai moral keagamaan, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Kata kunci

• Anak luar kawin
• Hak keperdataan
• Nasab
• Pluralisme hukum
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010