PERTANGGUNGJAWABAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA: STUDI KASUS GAGAL BAYAR ASURANSI JIWASRAYA

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia melalui studi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya krisis gagal bayar Jiwasraya yang menimbulkan kerugian besar bagi nasabah serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan efektivitas pengawasan OJK. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi peran OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bentuk pertanggungjawaban OJK dalam kasus Jiwasraya, faktor penyebab lemahnya pengawasan, serta upaya perbaikan sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran strategis sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, namun pelaksanaan pengawasannya dalam kasus Jiwasraya dinilai belum optimal karena lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, lambatnya deteksi dini risiko, serta kurang efektifnya pengawasan terhadap kebijakan investasi perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan early warning system, risk-based supervision, transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pengawasan OJK dan mencegah terulangnya kasus gagal bayar di masa mendatang. Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Jiwasraya, gagal bayar, pengawasan, perlindungan konsumen.