ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Aspek hukum kebijakan pengelolaan usaha pertambangan dalam meningkatan kesejahtraan masyarakat sekitar tambang; dan Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam terhadap lingkungan hidup dan kesejahtraan masyarakat sekitar tambang. Penelitian ini menggunakan tipe “penelitian hukum normatif”,dengan pendekatan penelitian:Pendekatan perundang-undangan (Statute approach); dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Aspek hukum kebijakan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam dalam peningkatan kesejahtraan masyarakat sekitar tambang terletak pada instrumen perizinan sebagai pengendalian dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup dan kesejahtraan masyarakat sekitar tambang. Melalui perizinan, pengelolaan usaha pertambangan terikat kewajiban melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, jika tidak taat/patuh pada kewajiban akan berpengaruh pada izin usaha pertambangan; dan Dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam terhadap lingkungan hidup dan kesejahtraan masyarakat sekitar tambang, yakni: Menurunnya kualiatas fungsi lingkungan hidup sehingga dalam hal ini perusahaan dibebani kewajiban untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup termasuk kewajiban reklamasi pasca tambang, dan Terkait dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), dan program community development yang dilaksanakan oleh perusahaan tambang, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraanya.

Kata kunci

• Aspek Hukum
• Kesejahtraan Masyarakat
• Usaha Pertambangan