JUDICIAL PARDON DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan implikasi penerapan judicial pardon dalam KUHP Nasional sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, serta permasalahan normatif yang timbul akibat belum adanya parameter operasional yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan judicial pardon merefleksikan pendekatan pemidanaan yang lebih integratif, karena memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu sebagai bentuk fleksibilitas pemidanaan. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat abstrak, belum disertai pedoman yang terukur, serta belum terharmonisasi secara optimal dengan KUHAP, sehingga menimbulkan kekosongan implementatif yang berpotensi melahirkan subjektivitas hakim, disparitas putusan, dan ketidakpastian hukum

Kata kunci

• Indonesia
• Judicial Pardon
• KUHP
• Pembaruan