Article
ANALISIS YURIDIS PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BADAN PENJAMIN PRODUK HALAL DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENJAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA KENDARI
Halu Oleo Legal Research, Vol. 8 No. 2 (2026), hlm. 277–296
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung data lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian empiris dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statue approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Komparative Approach). Bahan Hukum dalam penelitian ini Adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum, melakukan penelitian study kepustakaan dikaitkan dengan kondisi lapangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Kota Kendari telah berjalan namun belum optimal. BPJPH berperan sebagai lembaga administratif yang menyelenggarakan sertifikasi halal, sementara MUI berfungsi dalam penetapan fatwa halal sebagai legitimasi keagamaan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah sertifikasi halal setiap tahun. (2) langkah untuk mendapatkan jaminan sertifikasi halal telah diatur dalam juknis pengajuan sertifikat halal di BPJPH, namum masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, khususnya UMKM, keterbatasan sumber daya auditor halal, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, persepsi pelaku usaha yang menganggap produknya telah otomatis halal tanpa sertifikasi formal menjadi hambatan dalam implementasi regulasi.