KEPEMILIKAN RUMAH DIATAS AIR KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI INDONESIA (STUDI DI DESA LORA KABUPATEN BOMBANA)

Abstrak

Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kepemilikan rumah di atas air dalam hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih bersifat sektoral dan terfragmentasi antara UUPA, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta peraturan mengenai pemanfaatan ruang laut, sehingga belum mengatur hubungan hukum antara kepemilikan bangunan dengan pemanfaatan ruang laut. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma (normative vacuum) yang menyebabkan masyarakat pesisir memiliki rumah secara faktual, tetapi tidak memperoleh kepastian hukum atas hak berhuni di ruang laut. Sebagai bentuk rekonstruksi hukum menawarkan konsep Marine Residential Right (Hak Hunian Berbasis Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai hak hukum sui generis yang mengintegrasikan kepemilikan bangunan, hak pemanfaatan ruang laut, penguasaan negara atas ruang laut, perlindungan masyarakat tradisional, security of tenure, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep ini diusulkan sebagai dasar pembentukan norma baru dalam sistem hukum nasional guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir di Indonesia.

Kata kunci

• Kepemilikan Rumah di Atas Air
• Masyarakat Pesisir
• Pemanfaatan Ruang Laut