Article
Kewenangan Penentuan Kerugian Keuangan Negara pada Program Pamsimas di Kabupaten Konawe Utara
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 231–242
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penentuan kerugian keuangan negara dan menganalisis kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada program Pamsimas di Kabupaten Konawe Utara. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, (1) hubungan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penentuan kerugian keuangan negara yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) terhadap adanya indikasi kerugian keuangan negara dengan bukti tertulis atau keterangan auditor kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk di sinkronisasikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pendapat akhir (stating opinion) untuk sebuah simpulan bahwa telah terdapat kerugian keuangan negara. (2) Kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada program Pamsimas di Kabupaten Konawe Utara tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya kerugian keuangan negara karena secara konstitusional penentuan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).