Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia
Halu Oleo Law Review Vol. 2 No. 1 2018 DOI 10.33561/holrev.v2i1.4197
151 artikel untuk “Kewenangan”
Ekspor
ASPEK HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA YANG SAMA DAN SUDAH DIPUTUS PRAPERADILAN
Muh. Sioti, . Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Handrawan, Sabrina Hidayat
Halu Oleo Legal Research Vol. 8 No. 1 2026 DOI 10.33772/holresch.v8i1.1890
Penetapan Kerugian Keuangan Negara merupakan kewenangan BPK atau BPKP
Nur Wahyu Safitri, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar
Halu Oleo Legal Research Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.6179
Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Kota Kendari dalam Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Terkait Perlindungan terhadap Pencemaran Udara
Heryanti, Gusman Tatawu, La Sensu, Oheo K. Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Muhammad Ihlas
Halu Oleo Legal Research Vol. 6 No. 1 2024 DOI 10.33772/holresch.v6i1.354
Konkurensi Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah
Lulu Herwanto, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Kamaruddin Jafar
Halu Oleo Legal Research Vol. 2 No. 1 2020 DOI 10.33772/holresch.v2i1.10613
Kewenangan BPK dalam Perhitungan Selisih Harga Pengadaan Barang dan Jasa yang Dapat Dihitung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Sabrina Hidayat, Handrawan, . Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Heryanti, Muhammad Syahid Arifin
Halu Oleo Legal Research Vol. 5 No. 1 2023 DOI 10.33772/holresch.v5i1.265
Inkonsistensi Pemerintah Pusat Terhadap Penguatan Otonomi Daerah (Studi Atas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam)
Heryanti, La Sensu, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, Nasaruddin .
Halu Oleo Legal Research Vol. 5 No. 3 2023 DOI 10.33772/holresch.v5i3.353
Aktualisasi Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Perspektif Politik Hukum Pidana
Osgar S. Matompo, Andi Purnawati, Muliadi Muliadi
Halu Oleo Law Review Vol. 6 No. 1 2022 DOI 10.33561/holrev.v6i1.22613
Aspek Hukum Hubungan Kewenangan Vertikal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan
La Ode Ali Muhamad
Halu Oleo Legal Research Vol. 3 No. 1 2021 DOI 10.33772/holresch.v3i1.16510
Konstitusionalitas Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur
Sulastri Sulastri, La Sensu, Kamaruddin Jafar
Halu Oleo Legal Research Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7149
Kewenangan Penentuan Kerugian Keuangan Negara pada Program Pamsimas di Kabupaten Konawe Utara
La Sensu, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabarudin Sinapoy, Muhammad Wahyudin Naskun
Halu Oleo Legal Research Vol. 4 No. 2 2022 DOI 10.33772/holresch.v4i2.52
Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat
La Sensu, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabarudin Sinapoy, Ramli Syarifuddin
Halu Oleo Legal Research Vol. 4 No. 2 2022 DOI 10.33772/holresch.v4i2.53
Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak
Mohammad Zamroni
Halu Oleo Law Review Vol. 1 No. 1 2018 DOI 10.33561/holrev.v1i1.2353
Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Kamaruddin Jafar
Halu Oleo Law Review Vol. 1 No. 2 2018 DOI 10.33561/holrev.v1i2.3644
Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
Sabrina Hidayat
Halu Oleo Law Review Vol. 1 No. 2 2018 DOI 10.33561/holrev.v1i2.3641
TATA KELOLA DAN EFISIENSI LAYANAN PELABUHAN LAUT: IMPLIKASI HUKUM PEMBAGIAN KEWENANGAN BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
Syamsul Rijal, Adhe Ismail Ananda
Journal Publicuho Vol. 8 No. 3 2025 DOI 10.35817/publicuho.v8i3.939
Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Markus Iman Sucipto, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Halu Oleo Legal Research Vol. 1 No. 2 2019 DOI 10.33772/holresch.v1i2.7208
PERBANDINGAN KEWENANGAN DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI WILAYAH LAUT WAKATOBI BERDASARKAN PERSPEKTIF REGULASI
Sunarwan Asuhadi, Muhammad Sjaiful
Jurnal Ecogreen Vol. 4 No. 2 2018
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN PADA SEKTOR PERBANKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Harianti harianti
REZ PUBLICA : Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional Vol. 3 No. 1 2017 DOI 10.33772/rzp.v3i1.1871
Tinjauan Pengalihan Kewenangan Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Ary Widyastuti, Kismartini Kismartini, Retno Sunu Astuti
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 2020 DOI 10.52423/neores.v2i1.14510