Article
Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 288–307
Abstrak
Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan desa Batubanawa kepada masyarakat dan untuk menganalisis bentuk pelayanan pemerintahan desa Batubanawa dalam melayani masyarakat sehingga terpenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Batubanawa menjalankan pemerintahan desa berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Batubanawa yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan masyarakat Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bentuk-bentuk pelayanan publik di Desa Batubanawa didasarkan pada peran Aparatur Pemerintahan Desa Batubanawa, Pemerintah Desa bertindak sebagai Fasilitator, Mobilisator dan Regulator dalam melakukan pelayanan publik, hal ini bertujuan demi tercapainya prinsip-prinsip pelayanan publik di Desa Batubanawa. Pemerintah Desa sebaiknya harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Batubanawa, yaitu Perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat. Terbatasnya sumber daya manusia ini dapat di atasi dengan mengadakan pelatihan bagi Perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat. Karena keberhasilan jabatan seorang Kepala Desa juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk masyarakat Desa Batubanawa, seharusnya ikut berpasrtisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan masyarakat harus aktif dalam memberikan kritik dan saran agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang. Agar pelaksanaan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik berjalan dengan optimal, Pemerintah Desa Batubanawa berfokus terhadap beberapa indikator seperti Fasilitator, Mobilisator dan Regulator dalam melakukan pelayanan publik.