Inkonsistensi Pemerintah Pusat Terhadap Penguatan Otonomi Daerah (Studi Atas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis inkonsistensi terhadap penguatan otonomi daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat menghapus kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerbitan IUP mineral logam sebagaimana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Hal ini telah menimbulkan dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: perubahan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, perubahan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan perubahan hubungan pengawasan antara pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan atau sanksi atau pencabutan IUP terhadap perusahaan pertambangan yang bermasalah, baik masalah perusakan lingkungan maupun konflik-konflik perusahaan masyarakat-masyarakat di daerah.

Kata kunci

• IUP
• Inkonsistensi
• Kewenangan